Pembangunan Koperasi Di Negara Berkembang

NAMA  : HARJUNADI

KELAS  : 2EA05

NPM    : 13211238

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Koperasi di Indonesia

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting da lam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

BAB II PEMBAHASAN

A. Permasalahan dalam Pembangunan Koperasi

Koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu :

1.      Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.

2.      Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Negara berkembang adalah sebagai berikut :

1.      Sering koperasi, hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah) seperti petani, pengrajin, pedagang dan pekerja/buruh

2.      Disamping itu ada berbagai pendapat yang berbeda dan diskusi-diskusi yang controversial mengenai keberhasilan dan kegagalan seta dampak koperasi terhadapa proses pembangunan ekonomi social di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang) merupakan alas an yang mendesak untuk mengadakan perbaikan tatacara evaluasi atas organisasi-organisasi swadaya koperasi.

3.      Kriteria ( tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi seperti perkembangan anggota, dan hasil penjualan koperasi kepada anggota, pangsa pasar penjualan koperasi, modal penyertaan para anggota, cadangan SHU, rabat dan sebagainya, telah dan masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

Konsepsi mengenai sponsor pemerintah dalam perkembangan koperasi yang otonom dalam bentuk model tiga tahap, yaitu :

1.      Tahap pertama : Offisialisasi --> Mendukung perintisan pembentukan Organisasi Koperasi. Tujuan utama selama tahap ini adalah merintis pembentukan koperasi dari perusahaan koperasi, menurut ukuran, struktur dan kemampuan manajemennya,cukup mampu melayani kepentingan para anggotanya secara efisien dengan menawarkan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dengan harapan agar dalam jangka panjang mampu dipenuhi sendiri oleh organisasi koperasi yang otonom.

2.      Tahap kedua : De Offisialisasi --> Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor dan pengawasan teknis, Manajemen dan keuangan secara langsung dari organisasi yand dikendalikan oleh Negara. Tujuan utama dari tahap ini adalah mendukung perkembangan sendiri koperasi ketingkat kemandirian dan otonomi .artinya, bantuan, bimbingan dan pengawasan atau pengendalian langsung harus dikurangi.

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dan program yang mensponsori pengembangan koperasi, yaitu :

1.      Untuk membangkitkan motivasi para petani agar menjadi anggota koperasi desa, ditumbuhkan harapan-harapan yang tidak realistis pada kerjasama dalam koperasi bagi para anggota dan diberikan janji-janji mengenai perlakuan istimewa melalui pemberian bantuan pemerintah.

2.      Selama proses pembentukan koperasi persyaratan dan kriteria yang yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi yang kuatdan, efisien, dan perusahaan koperasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara otonom, tidak mendapat pertimbangan yang cukup.

3.      Karena alas an-alasan administrative, kegiatan pemerintah seringkali dipusatkan pada pembentukan perusahaan koperasi, dan mengabaikan penyuluhan, pendidikan dan latihan para naggota, anggota pengurus dan manajer yang dinamis, dan terutama mengabaikan pula strategi-strategi yang mendukung perkembangan sendiri atas dasar keikutsertaan anggota koperasi.

4.      Koperasi telah dibebani dengan tugas-tugas untuk menyediakan berbagai jenis jasa bagi para anggotanya (misalnya kredit), sekalipun langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat melengkapi belum dilakukan oleh badan pemerintah yang bersangkutan (misalnya penyuluhan).

5.      Koperasi telah diserahi tugas, atau ditugaskan untuk menangani program pemerintah, walaupun perusahaan koperasi tersebut belum memiliki kemampuan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan program itu.

6.      Tujuan dan kegiatan perusahaan koperasi (yang secara administratif dipengaruhi oleh instansi dan pegawai pemerintah) tidak cukup mempertimbangkan, atau bahkan bertentangan dengan, kepentingan dan kebutuhan subyektif yang mendesak, dan tujuan-tujuan yang berorientasi pada pembangunan para individu dan kelompok anggota.

B. Kunci Pembangunan Koperasi

Menurut Ace Partadiredja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya.

Berbeda dengan Ace Partadiredja, Baharuddin berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi.

Prof. Wagiono Ismangil berpendapat bahwa faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang usaha dirasakan masih lemah, padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia.

BAB III KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Sumber: http://mierameidianisuryadi.blogspot.com/2012/01/pembangunan-koperasi-di-negara.html

Read More

Masa Depan Koperasi di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Koperasi sebagai organisasi bisnis yang sangat berpotensi memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat perlu dilakukan pembinaan khususnya di pedesaan. Pengembangan koperasi di pedesaan masih sulit mengingat rata-rata kualitas SDM di pedesaan lebih rendah dari kualitas SDM di perkotaan. Buruknya pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non-anggota mengakibatkan rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi. Selain itu, koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak dalam bidang simpan pinjam bukan pada kegiatan usaha produktif. Dengan pengembangan koperasi yang bergerak  di bidang produktif inilah yang diharapakan akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi.

Lain halnya dengan kondisi koperasi di pedasaan yang masih belum berkembang, di perkotaan keadaan koperasi malah terdesak, karena begitu banyaknya usaha swasta yang semakin mendominasi. Padahal idelanya koperasi mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Meningkatnya kinerja koperasi diharapkan mampu memperbaiki kinerja perekonomian nasional dan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendongkrak keberadaan penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Mengembangkan jaringan kerja koperasi dapat memeperkuat kemampuan dalam berbisnis, sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas misi sosial. Salah satu contohnya ialah dalam program penyaluran kredit usaha baik untuk petani, pedagang kecil atau industri seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) jangkauannya diperluas.

Dalam menghadapi persaingan, koperasi harus melakukan strategi-strategi yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan modern (non-koperasi) seperti penggabungan dua atau lebih koperasi, akuisisi, atau kerjasama, tidak hanya antar koperasi tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan non-koperasi; diversifikasi produksi, spesialisasi, penerapan teknologi informasi, terutama untuk manajemen operasi dan komunikasi elektronik dengan pembeli dan pemasok. Dalam hal ini Pemerintah bisa memfasilitaskan upaya-upaya tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

Masa Depan Koperasi Di Indonesia

Koperasi adalah organisasi yang di bangun oleh sekelompok orang yang
mempunyai kepentingan ekonomi sama, senasib dan sepenanggungan. dengan
sebuah cita cita agar dengan membangun atau membentuk koperasi maka sekelompok
orang yang berada dalam koperasi tersebut akan mendapatkan sebuah kehidupan
yang lebih sejahtera .
Koperasi adalah badan usaha dibidang ekonomi, karena dalam praktek
kegiatannya sehari hari memang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi para anggotanya. Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi,
maka managemen pengelolaan usahanya dilakukan dari, oleh dan untuk anggota;
walaupun merupakan badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi koperasi
mengutamakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya bukan
semata mata mengejar keuntungan ( profit oriented ); Koperasi adalah badan usaha
ekonomi tetapi koperasi bukanlah kumpulan modal, tetapi kumpulan orang orang yang
mempunyai kepentingan sama. Sebagai badan usaha yang dikelola oleh, dari dan
untuk anggota, maka pasar dari usaha koperasi adalah anggota itu sendiri, didalam
praktek usaha koperasi tidak berhadapan penjual dan pembeli, tetapi kegiatan bersama
sama, saling melayani untuk memenuhi kebutuhan anggotanya . Inilah jati diri yang
membedakan koperasi sebagai badan usaha tidak sama dengan perusahaan
swasta.
Berangkat dari filosofi dan jati diri koperasi sebagaimana dipaparkan diatas,
maka terbersit harapan bagaimana melihat dan mewujudkan praktek kegiatan usaha
koperasi dimasa mendatang sebagai sebuah praktek kegiatan yang sungguh sungguh
akan merupakan cerminan dari jati diri koperasi
Sebuah ilustrasi atau gambaran usaha koperasi secara sederhana dapatlah di
visualisasikan sebagai berikut : Ketika seseorang membutuhkan sabun mandi maka
seseorang harus membeli di sebuah warung dengan harga yang ditetapkan pasar dan
harus pergi ke warung itu untuk mendapatkan sabun , ketika ada seratus orang
bersama sama membeli sabun yang sama maka pembelian dalam bentuk party/banyak
sesuai kebiasaan pasar maka akan mendapatkan bonus atau potongan harga. Ketika
seratus orang ini secara organisasi membentuk koperasi dan melakukan usaha untuk
memenuhi kebutuhan anggotanya yang berupa sabun secara bersama-sama, maka
seratus orang ini akan mendapatkan harga sabun yang lebih murah dan karena
menjadi anggota koperasi maka akan mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan
sabun tanpa harus pergi sendiri ke warung. Ketika seseorang membayar harga sabun
sesuai dengan harga pasar maka harga yang dibayarkan kepada koperasi akan
mendapatkan sisa lebih dan ketika usaha koperasi ini dihitung kembali pada jangka
waktu tertentu maka potongan harga/bonus yang diterima dari pembelian secara
bersama sama itu akan menghasilkan keuntungan bersama yang didalam kegiatan
usaha koperasi disebut sisa hasil usaha. Dan ketika sisa hasil usaha bersama ini di
bagikan, maka ada keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang berkumpul dan
melakukan usaha secara bersama sama melalui koperasi yaitu mendapatkan
pelayanan dalam memenuhi kebutuhan sabun, mendapatkan sisa hasil usaha yang
dibagikan.
Berangkat dari ciri khas usaha bersama yang dilakukan melalui koperasi
sebagi badan usaha, kedepan apakah usaha bersama dari, untuk dan oleh
anggota ini merupakan usaha yang patut dijadikan obyek pemungutan pajak.. ?
Usaha koperasi bermuara pada pemenuhan kebutuhan anggota, kebutuhan
anggotalah yang menjadi tumpuan dan inti dari usaha yang dilakukan oleh Koperasi...
Dari sanalah diwujudkan bahwa anggota adalah pasar dari usaha koperasi itu sendiri.
Jadi ketika kita mempunyai harapan agar usaha koperasi menjadi sebuah usaha besar
dikemudian hari maka besarnya usaha itu haruslah tetap berpegangan pada jadi diri
koperasi yaitu Usaha koperasi akan semakin besar dan kuat tentunya tetap seiring
dengan semakin berkembangnya kebutuhan anggota yang harus dipenuhi dan koperasi
semaking besar dan kuat apabila anggota koperasi juga semakin besar jumlahnya.
Apabila koperasi mengembangkan usahanya lepas dari usaha untuk pemenuhan
anggotanya maka koperasi tidak lagi melakukan usaha yang berjati diri koperasi..
Ketika koperasi berebut ingin melakukan usaha yang tidak berkaitan dengan
kepentingan anggotanya maka kita kawatir bahwa koperasi tersebut melakukan usaha
semata mata karena melihat peluang bisnis di pasar, koperasi mengejar keuntungan
finasial semata .

BAB III KESIMPULAN

Jika koperasi diarahkan menjadi badan usaha yang seperti itu apa bedanya
usaha koperasi dengan badan usaha swasta..?
Ketika kita membangun perekonomian bangsa , kita sepakat bahwa ada tiga
pilar utama yang menjadi soko guru perekonomian bangsa yaitu sektor Swasta, Sektor
Pemerintah dan Sektor Koperasi. Ketiga sektor ini tentunya kita harapkan bukan
menjadi pemain yang saling bersaing dan saling menjatuhkan, tetapi menjadi mitra
yang saling mengisi dan bahu membahu membangun perekonomian bangsa.
Kalau usaha koperasi sudah sama dengan usaha swasta maka yang terjadi
adalah persaingan bukan kemitraan, apakah ini yang kita harapkan dimasa
mendatang..?
Sebuah fakta kita lihat dihadapan mata, ketika di jalan jalan yang kita lewati
sehari hari ada terpampang sebuah spanduk yang berisi ajakan atau pengumunan
kepada Masyarakat sebagai berikut : Anda Butuh Uang /Modal Silahkan Datang Ke
Ksp X, Pelayanan Cepat Dan Bunga Murah..
Sebuah keprihatinan ada dalam hati ini ketika ada praktek usaha koperasi
seperti dipampang dalam spanduk diatas.. dalam hati kita bertanya kenapa koperasi ini
menawarkan kepada masyarakat tidak kepada anggotanya..? apakah koperasi ini tidak
melakukan praktek usaha seperti jati diri koperasi..? Apa bedanya usaha koperasi ini
dengan usaha perbankan... ? dan masih banyak lagi tentunya segudang pertanyaan
ketika kita melihat fakta perkembangan usaha koperasi yang terjadi pada saat ini;
ketika melihat usaha koperasi tidak lagi berpijak pada jati dirinya
Kenapa semua ini dapat terjadi , kita memang tidak perlu saling menyalahkan
tetapi bagaimana kita menetapkan dan meninjau kembali Undang Undang yang
mengatur kehidupan koperasi dibumi pertiwi yang kita cintai.
Inilah Sebuah Harapan Dimasa Mendatang.


Sumber : http://hanggaryudha.wordpress.com/2012/01/10/harapan-mengenai-masa-depan-koperasi/
               http://andriyani22.blogspot.com/2011/01/ekonomi-koperasi-dimasa-depan.html

Read More

KUD DAN PEMBAHASANNYA

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi merupakan wujud perekonomian indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 33. Kehadiran koperasi dalam kancah ekonomi nasional sebagai salah satu pelaku ekonomi utama yang diharapkan akan mampu memberikan point tersendiri dalam usahanya untuk memecahkan permasalahan Nasional yang timbul, yaitu masalah kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain terlihat dalam pemerataan pendapatan dalam masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi digerakan agar distribusi dari kepemilikan kekayaan dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus menerus.

Seiring dengan bergulirnya globalisasi perdagangan dunia dan terjadinya era reformasi dibidang ekonomi yang ditandai dengan diserahkannya sistem perdagangan kepada kebijakan pasar, paradigma koperasi sebagai soko guru perekonomian telah mengalami perubahan yang sangat berarti dan tidak ekslusif sebagaimana diisyaratkan dalam UUD 1945. Koperasi sebagai badan usaha dan wadah ekonomi rakyat tidak lagi mendapat perlindungan secara ekonomis dari pemerintah. Koperasi secara politis tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan pemerintah, karena pemerintah pusat dan daerah hanya bertindak sebagai mediator, tidak lagi bertindak sebagai pelindung kepentingan koperasi.

Dalam upaya memajukan koperasi, maka pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu kewaktu perlu ditingkatkan, sehingga koperasi menjadi bagian substantif dan integralistik  dalam perekonomian nasional. Kecuali itu, demokrasi ekonomi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadaan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena demokrasi ekonomi yang akan kita kembangkan juga melalui pertumbuhan bisnis koperasi yang memadai.

Dalam proses menuju perkembangan dan keberhasilannya KUD sebagai koperasi pedesaan yang didirikan oleh dan untuk masyarakat pedesaan, dalam kenyataanya sampai saat ini masih diselimuti oleh berbagai permasalahan dan kelemahan yang dapat menghambat tersebut, per;u mendapat perhatian serta dicari solusinya. Permasalahan yang dihadapi KUD khususnya maupun koperasi umumnya dapat disebabkan oeleh beberapa faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ektern.

BAB II PEMBAHASAN

Koperasi Unit Desa

1.     Pengembangan Koperasi

Gerakan perkoperasian di Indonesia berkembang menurut dua pola yaitu:

a. Pola umum atau pola konvensional

b. Pola KUD

Tahun 1971 peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai persiapan pembentukan KUD. Peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program Bimas yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres Nomer 4/1973 dan Impres Nomer 2/1978. Didalam surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut:

a. Berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD.

b. Berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD yang meliputi berbagai bidang ekonomi.

Dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu wilayah kecamatan dimungkinkan untuk berdiri lebih dari satu KUD. Pembentukan KUD diarahkan sepenuhnya kepada keinginan masyarakat desa. Pemerintah hanya berinisiatif agar masyarakat desa dalam kegiatan ekonominya mau bergabung dalam KUD.

Koperasi unit desa sebagai satu bentuk koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12/1967 dan Undang-Undang Nomor 25/1992 dan berstatus badan hukum. Kegiatan BUUD dan KUD masih banyak tergantung kepada kemudahan-kemudahan dari pemerintah seperti penyaluran sarana produksi pertanian, mengadakan pembelian dan penjualan gabah untuk pengadaan pangan, kredit candak kulak dan kegiatan lain berdasarkan inisiatif KUD sendiri.

Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya.

KUD sebagai Soko Guru Perekonomian Rakyat, artinya:

a. KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien.

b. KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi prekreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan produksi lainnya.

c. KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealisme dan dedikasi, mampu mempekerjakan manager dan staff yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab serta memiliki sistem manajemen yang baik.

Kesejahterahan masyarakat desa akan berkembang secara terus menerus selama cara kerja KUD tetap baik dan para pengurusnya bekerja dengan jujur serta bertanggungjawab. Pembangunan masyarakat desa mencakup pembangunan di segala bidang kehidupan terutama bidang ekonomi, maka semuanya baru dapat dirasakan manfaatnya ketika koperasi di pedesaan mulai hadir.

Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan:

a. KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa

b. KUD sudah mampu mendekatkan produsen (petani) dengan konsumen

c. KUD sudah mampu mengembangkan industry kecil dan pengerajin

d. KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi

e. KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja

Fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa:

a. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan

b. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari

c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi

d. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan Impres No2 tahun 1978

Peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution:

a. Peranan primer antara lain:

1) Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan

2) Mengurangi kebocoran nilai tambah sector pertanian, dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi

3) Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang bersekala lebih besar

4) Memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendaptan rendah

b. Peranan sekunder antara lain:

1) Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menapung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil

2) Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah

2.     Keberhasilan dan Kekurangan dari Koperasi Unit Desa

a. Keberhasilan dari Koperasi Unit Desa

Ukuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh:

1) Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi.

2) Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit candak kulak, partisipasi anggota dan lain-lain.

b. Kekurangan dari Koperasi Unit Desa

1) Pejabat koperasi sebagai Pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif

2) Penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain.

3) Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani.

4) Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik

5) Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar

6) Belum mampu bersaing di pasaran

7) Kurangnya permodalan

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengadung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah kopersi di pedesaan berkat dorongan dari LKMD telah dibentuk oleh warga desa yaitu koperasi unit desa. Peran yang dijalankan oleh koperasi dalam pembangunan masyarakat desa adalah:

a. Koperasi harus secara nyata menunjukan tentang manfaatnya kepada warga desa dengan cara mengadakan pendekatan kepada penduduk desa untuk bergabung menjadi anggota koperasi

b. Di bidang agribisnis atau usaha tani koperasi telah berhasil menarik kepercayan para anggota dan masyarakat petani yaitu dengan jalan member kemudahan kapada masyarakat petani seperti:

c. Mendekatkan pasar dengan para produsen (para petani)

d. Memberikan harga yang layak terhadap barang yang dibeli maupun dijual para petani

e. Memberikan service yang baik

f. Ikut memecahkam masalah yang dialami oleh petani

Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh KUD akan membawa dampak positif seperti:

a. Timbulnya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya KUD

b. Meningkatnya gairah kerja masyarakat pedesaan

c. Berhasil dikembangkannya industri kecil

d. Berhasil dilakukan pembentukan modal

3.     Permasalahan Koperasi Unit Desa

Untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD. Permasalahan terdiri dari,

a. Permasalahan Ekstern seperti:

1) Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

2) Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu.

3) Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi.

b. Permasalahan Intern seperti:

1) KUD lemah dalam organisasi dan manajemen

2) Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai

3) Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi

Usaha-usaha untuk memecahkan masalah

a. Dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota

b. Mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif

c. Mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing.

d. Dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD

e. Dengan memperbaiki manajemen koperasi

4.     Program Pembinaan dan Pengembangan KUD

Di Indonesia peranan Pemerintah dalam menggerakan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan.

Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti: Camat, Pamong desa, Guru, Ulama, dll. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manager yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya.

Melihat liputan kegiatan yang begitu luas, dari KUD, maka pembinaan KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan gedung dan kantor. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan gedung dan kantor. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur dari pemenuhan kewajiban menyetor simpanan, dan frekuansi kunjungan mereka ke KUD.

5.     Strategi Pembinaan dan Pengembangan KUD

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin.

BAB III KESIMPULAN

Koperasi unit desa merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi. Usaha KUD dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam, sarana pertanian, memasarkan produk.

Koperasi unit desa atau KUD berperan untuk mensejahterakan para petani, masyarakat pedesaan bahkan mensejahterakan perekonomian nasional jika koperasi tersebut dikelola dengan baik, namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, banyak permasalahan materil maupun moril yang mengganggu kelancaran produktivitas koperasi unit desa. Perlu kerja sama yang intensif, bermanfaat, dan bertanggung jawab dari berbagai pihak baik pemerintah, anggota KUD, maupun masyarakat untuk mensukseskan KUD agar dapat meningkatkan perekenomian nasioanal.

Sumber : http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pek_040113_chapter1.pdf

                       http://dedysuarjaya.blogspot.com/2010/09/koperasi-unit-desa.html

Read More

EKONOMI KOPERASI

Pertanyaan :

1.      Apa yang dimaksud dengan permodalan koperasi?

2.      Bagaimana struktur atau sumber permodalan koperasi dan untuk apa saja alokasi modal tersebut (bagaimana dengan permodalan pada koperasi yang anda kunjungi)

3.      Sebutkan apa itu SHU dan bagaimana pembagian SHU pada koperasi yang anda kunjungi?

Pembahasan :

1.      Modal koperasi yaitu sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi.

2.      Sumber permodalan koperasi

Ø  SUMBER-SUMBER PERMODALAN KOPERASI (UU NO. 12/1967)

v  Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan jumlahnya sama untuk semua anggota.

v  Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota yang membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

v  Simpanan Sukarela adalah simpana anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus.

Ø  SUMBER-SUMBER PERMODALAN KOPERASI (UU NO 25/1992)

v  Modal sendiri (equity capital) > bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi.

v  Modal pinjaman (debt capital) >  bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Ø  Sementara itu permodalan dari koperasi yang kita kunjungi bersumber dari pinjaman yang diberikan oleh UPDB (Unit Pinjaman Dana Bergulir) Simpanan pokok dan Simpanan Wajib anggota.

3.      Pengertian SHU

            Menurut pasal 45 ayat (1) UU No.25/1992 adalah sebagai berikut:

·     Sisa Hasil Usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

·      Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

·  Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi.

·   Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

·      Sementara itu pembagian SHU dikoperasi yng kita kunjungi SHU diberikan kepada anggota setelah dipotong biaya operasional. Adapun pembagiannya besarnya SHU ditentukan berdasarkan rapat anggota yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Read More